Koperasi

KOPERASI

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

• Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
• Pengelolaan yang demokratis,
• Partisipasi anggota dalam ekonomi,
• Kebebasan dan otonomi,
• Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi

Bentuk dan Jenis Koperasi

Jenis Koperasi menurut fungsinya

• Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
• Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
• Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
• Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

• Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

• Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

• koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
• gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
• induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

• Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
• Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

Keunggulan koperasi

Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain.

Kewirausahaan koperasi

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif
Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi.

Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota).

Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.
Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

 

Sejarah koperasi di Indonesia

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya     sendiri dan manusia sesamanya.

Logo Gerakan Koperasi Indonesia (1960an-2012)

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon.

Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:                                                        
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Koperasi berlandaskan hukum

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi]] ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.

Arti Lambang Koperasi ( Lama )

Arti dari Lambang :

Penggunaan Lambang Koperasi Baru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Permen KUKM ) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 17 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.

Logo Baru Koperasi Indonesia

Pada Pasal 2 tertulis bahwa :

"Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini."

Pada Pasal 3 tertulis :

"Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi Indonesia yang baru."

Dan pada pasal 6 tertulis bahwa :

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku."

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI DAN SKEMA ORGANISASI KOPERASI

1.    Struktur Organisasi Koperasi

Organisaisi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi

diantaranya mengenai Bagan Struktur Organisais yang relevan, perangkat dan fungsi

organisasai koeperasi.

Bagan Struktur Organisasi Koeprasi menggambarkan sususnan, isi dan luas cakupan

organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban

setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.

Landasan pembuatan struktur organisasi adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

3. Keputusan Rapat.

Keterangan :

Bagan Struktur Organisasi Koperasi ini tidak bersifat baku dan masih dapat dimodifikasi sesuai

dengan kebutuhan/kecukupan/cirri khas organisasinya. Perangkat organisasinya pasti harus

tercantum sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21, adalah Rapat Anggota, Pengurus

dan Pengawas, yang selanjutnya dapat dilengkapi adanaya pengelola (manager dan

karyawan).

2.    Rapat Anggota (RA)

Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang tercermin dalam forum Rapat

Anggota, sering kali secara teknis disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan). Fungsi Rapat

Anggota adalah :

1. Menetapkan Anggaran Dasar/ART.

2. Menetapkan Kebijaksanaan Umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha

koperasi.

3. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau

pengawas.

4. Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi

serta pengesahan Laporan Keuangan.

5. Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dan Pengawas dalam

melaksanakan tugasnya.

6. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha.

7. Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dana pembubaran Koperasi.

3.    Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota KOperasi, dan berperan mewakili anggota dalam

menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajaer

dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuanketentuan

yang ada, sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.

Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT Pengurus

berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada

anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan

pengelola (Tim Manajemen) dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut :

1. Mengelola organisasi koperasi dan usahanya

2. Membuat dan mengajukan Rancangan Program Kerja Serta Rancangan RAPBK

(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi).

3. Menyelenggarakan Rapat Anggota

4. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas.

5. Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan invetaris secara tertib.

6. Memelihara daftar buku Anggota, buku Pengurus dan Pengawas.

7. Memberikan Pelayanan kepada Anggota Koperasi dan Masyarakat.

8. Mendelegasikan tugas kepada manajer

9. Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota.

10. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota

11. Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan

pengurus.

12. Mencatat masuk dan keluarnya anggota.

4.    Fungsi dan Peran Pengurus

Pengurs koperasi mempunyai fungsi, di antaranya adalah :

1) Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi

Fungsi pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi diwujudkan dalam

menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijakan organisasi, menentukan rencana

sasaran serta program kerja organisasi koperasi, memilih dan mengawasi tindakantindakan

manajer-manajer dan karyawan dalam mengelola usaha koperasi.

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi yang diharapkan dapat membawa

perubahan dan pertumbuhan organisasi dan sekaligus menjadi sumber inisiatif dan

inspirasi bagi pengembangan usaha koperasi. Pada menilai semua hasil kerja kegiatankegiatan

pengelolaan koperasi secara operasional yang menjadi tanggung jawab

manajer.

2) Fungsi sebagai penasihat

Fungsi sebagai penasihat ini berlaku baik bagi para manajer maupun bagi para anggota.

Bagi para manajer maminta nasihat kepada pengurus adalah penting sekali artinya,

terutama dalam rangka penjabaran dan penerapan kebijaksanaan operasional dari

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus.

3) Pengurus sebagai pengawas; bahwa pengurus merupakan orang yang mendapat

kepercayaan dari anggota untuk melindungi semua kekayaan organisasi.

4) Pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi; demi keberlangsngan usaha

dan keberlanjutan organisasi koperasi, maka pengurus harus :

1) Mampu menyediakan adanya manajer yang cakap dalam organisasi;

2) Menyeleksi dan memilih eksekutif atau manajer secara efektif;

3) Memberikan pengarahan kepada para manajer agar koperasi berjalan secara efektif

, professional, dan

4) Menetapkan orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari organisasi;

5) Mengikuti perkembangan pasar, dengan tepat mengarahkan berbagai jenis layanan

barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan dinamika

pasar dan tingkat kelayakan maupun profitabilitas usaha.

5). Pengurus sebagai symbol; langkah-langkah yang diambil pengurus terhadap anggota

maupun karyawan bersifat persuasive yang menempatkan pengurus menjadi pemimpin

yang memiliki kekuatan dan motivator bagi pencapaian tujuan; strategis perusahaan dan

kebijaksanaan umum dari organisasi koperasi dirumuskan secara sistematis oleh

pengurus; pengurus memperoleh dan menyajikan informasi koperasi secara cermat dalam

menunjang kinerja usaha.

Pemilaian kesehatan koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja koperasi merupakan ukuran

penilaian kinerja koperasi yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran,

keberhasilan pertumbuhan, perkembangan dan keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Pengurus mempersiapkan dan membuat laporan kesehatan

kopearsi secara tertulis yang dikoordinasikan dengan pengawas, serta dilaporkan pada Rapat

Anggota. Aspek-aspek yang tercakup dalam laporan kesehatan kopearsi paling tidak berisi:

1. Permodalan;

2. Kulaitas aktiva produktif,

3. Pengelolaan

4. Efisiensi

5. Likuiditas,

6. Jati diri Koperasi,

7. Pertumbuhan dan kemandirian, and

8. Kepagtuhan terhadap prinsip-prinsip usaha yang digunakan

Penilaian penilaian kesehatan koperasi dibuat denga pendekatan kualitatif maupun kuantitatif

miimal 1(satu) tahun sekali melalui rapat pengurus. Hasil penialain kesehatan pengurus

disampaikan kepada anggota secara terbuka melalui surat edaran atau papan pengumuman,

paling lama 1(satu) bulan dari setiap periode masa bakti pengurus sebagai

pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota. Hasil penilaian kesehatan koperasi

yang diumumkan mencerminkan kondisi sebenarnya dan sesuai dengan situasi dilapangan.

Jika tidak sesuai, anggota/pengawas dapat mengajukan keberatan dan meminta penjelasan

dan klarifikasi kepada pengurus koperasi berhak untuk melakukan konfirmasi kepada

pengawas/anggota.

Untuk mengefektifkan usaha dan berjalannya fungsi pengendalian manajemen koperasi, maka

pengurus melakukan pemeriksaan rutin secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap

seluruh transaksi yang terjadi. Hasil kegiatan ini menjadi masukkan/bahan untuk perbaikan atau

penyempurnaan pelaksanaan kinerja usah koperasi kepada pihak pengelola koperasi, serta

pengendalian atas kemugkinan terjadinya penyimpangan dan kesalahan pembukuan. Hasil

pemeriksaan pengurus dapat disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dan perhatian

pula bagi pengawas koperasi.

Pengurus juga melaporkan kinerja pelaksanaan kebijakan, program kerja, dan realisasi rencan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) yang sudah disetujui oleh Rapat Angota

untuk tahun buku berjalan (1 Januari – 31 Desember). Adapun kinerja kebijakan, program dan

RAPBK meliputi :

1. Organisasi dan kelembagaan (membandingkan rencana dengan realisasi)

2. Pelayanan dan Usaha Koperasi (membandingkan rencan dengan realisasi)

3. Neraca Pelayanan Koperasi kepada anggota dan non anggota (membandingkan rencan

dengan realisasi)

4. Kinerja keuangan (analisa perkembangan dan analisa laporan keuangan);

5. Pembagian SHU;

6. Keajaiban - keajaiban lain yang muncul yang tidak ada dalam rencana.

5.    Pengawas

Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota

dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan

ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenng pengawas antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan

Pengelola Koperasi.

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

6. Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara

pemeriksaannya.

7. Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota

mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.

8. Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan

Rapat Anggota.

9. Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.

Keterkaitan antara peran pengawas dan pengurus adalah dalam hal pelaporan adalah dalam

hal pelaporan hasil audit. Pengawas melaporkan hasil audit dan rekomendasi pelaksanaan

kebijakan dan Keputusan Rapat Anggota yang telah di laksanakan oleh pengurus koperasi baik

auditr berkala maupun audit akhir tahun buku. Hasil audit yang dilaporkan dari pengawas

adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dari

pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan

Pengurus koperasi dengan bukti – bukti pendukungnya. Adapun beberapa hasil audit yang

dilaporkan pengawas adalah :

1. Pelaksanaan Anggaran Dasar di Koperasi;

2. Pelaksanaan Kepeutusan RAT;

3. Audit manajemen (pelaksanaan Standar Operasional Produser, deskripsi jabatan, dan

disiplin kerja);

4. Audit keuangan (ada tidaknya penyimpangan keuangan oleh Pengurus);

5. Audit fisik (inventaris, dan kas).

6.    Pengelola (Manager)

Manager dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional

usah koperasi.

Kewajiban manager antara lain :

1. Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.

2. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan – kegiatan di unit – unit usaha.

3. Membimbing dan mengarahkan tugas – tugas karyawan yang dibawahnya seefisien

mungkin menuju karyawan yang berkualitas.

4. Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian

karyawan dalam lingkungan tugasnya.

5. Menyusun Program Kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus

sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi

sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.

6. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan and tahun.

7. Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.

Fungsi utama Manager :

1) Melaksanakan tugas segari – hari di bidang usaha.

2) Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi.

3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan

efisien.

Perlunya Manager dalam Koperasi

Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih

maju. Manajer diperlukan bagi koperasi :

1) Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha

koperasi, selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota

berdasarkan atas kepercayaan.

2) Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseimbangan sepanjang

tindakan yangberkesinambungan sepanjang waktun sejalan dengan keberadaan

koperasi itu, sementara pengurus di[ilih untuk jangka waktu tertentu (ada batasan waktu

kepengurusan).

3) Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh

dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer

diperlukan untuk mengoperasionalisasikan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai

tujuannya.

CIRI – CIRI ORGANISASI KOPERASI

·         Ia didirikan oleh sekelompok orang (sekurang-kurangnya: 20 orang) yang saling

membutuhkan karena memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama. Tiap anggota perorangan berusaha secara bersama-sama dalam suatu perusahaan bersama memperbaiki dan meningkatkan keadaan/kondisi ekonomi dansosial.

·         Ia didirikan atas dasar keinginan bersama dari para pendiri untuk menolong dirinya sendiri dalam kebersamaan (solidaritas) dan tekat untuk saling menolong; ia terbuka bagi setiap orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan yang ingin turutserta bekerja secara sukarela (keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka).

·         Ia melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, kedaulatan, kebersamaan dan kesejahteraan.

·         Ia berusaha memenuhi dan memajukan kepentingan ekonomi dan sosial para anggotanya melalui penyatuan sumber daya, peningkatan efisiensi pengelolaan dan kegiatan ekonomi yang semakin besar.

KOPERASI dibentuk

OLEH ANGGOTA

UNTUK ANGGOTA

Melalui penyatuan sumber daya

DARI ANGGOTA

Tekad untuk menolong diri sendiri dan untuk melakukan aksi bersama secara

tertib dan terarah merupakan faktor penggerak motivasi utama bagi keberhasilan

suatu koperasi.

Koperasi menyatukan berbagi kepentingan pribadi para anggotanya dengan

kepentingan-kepentingan kelompoknya, sehingga menjadi kekuatan pendorong bagi

aksi-aksi kelompok yang menghasilkan kemanfaatan-kemanfaatan bagi para anggota

kelompok tersebut.

Ungkapan berikut ini memperlihatkan, apa yang tepat/sesuai dan apa yang tidak

tepat/tidak sesuai pada suatu koperasi.

Koperasi

BUKAN untuk melayani kepentingan karitas

BUKAN untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya

MELAINKAN untuk melayani kebutuhan anggotanya

MANAJEMEN ORGANISASI KOPERASI

Pengertian Manajemen Organisasi Koperasi dengan Definisi Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul “ The Cooperative Movement and some of its Problems” yang mengatakan bahwa : “Cooperation is an economic system with social content”.

Artinya koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya.

Perbedaan Manajemen Koperasi dengan Manajemen Umum terletak pada unsur – unsur Manajemen Koperasi, Yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas. Bagian – bagian dari koperasi memiliki tugas masing – masing Misalnya, Rapat Anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksaan umum, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi , sedangkan pengawas bertugas mengawasi jalannya koperasi.

Jika koperasi memiliki unit usaha yang banyak dan luas, Pengurus diperbolehkan atau dimungkinkan untuk mengangkat manajer dan karyawan yang diangkat atau direkrut tidak harus anggota koperasi, Lebih baik, Manajer dan Karyawan diambil dari luar anggota koperasi agar pengawasannya lebih mudah. Manajer dan Karyawan bekerja karena ditugasi oleh pengurus sehingga mereka bertanggung jawab kepada pengurus.

Berikut ini adalah beberapa pola manajemen koperasi yang akan membantu koperasi dalam memcapai tujuannya.

Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proses dasar manajemen. Dalam Perencanaan, Manajer memutuskan hal – hal yang harus dilakukan. Setiap organisasi membutuhkan perancanaan, Baik organisasi kecil maupun organisasi besar. Hanya pada pelaksaannya butuhkan penyesuaian – penyesuaian mengingat bentuk, tujuan, dan luas organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan bersifat Flexsibel karena perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah – ubah pada waktu yang akan datang. Jika diperlukan, dalam pelaksanaan sebuah rencana diadakan perencanaan kembali sehingga semakin cepat cita – cita atau tujuan organisasi untuk di capai.

Referensi :

1.    ^ (Inggris)O'Sullivan, Arthur (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 202. ISBN 0-13-063085-3.

2.    ^ Ningsih, Murni Iran Koperasi

3.    ^ ^{a b} Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980

4.    ^ ^{a b c d} Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hal 18-23

5.    ^ ^{a b c d} Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hal 206-216

6.    ^ ^{a b c} Djazh, Dahlan Pengtahuan Koprasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 162,163

7.    ^ ^{a b c d e f g h i j k l m} Djazh, Dahlan Pengetahuan Koperasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 16

8.    ^ ^{a b c d e} [1], Kementrian Koperasi dan UKM, 24 Juni 2011

9.    ^ ^{a b c d e f g h} Djazh, Dahlan Pengtahuan Perkoprasian (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977) hlm. 26,27

10. ^ Nunkener, Hans M Hukum Koperasi (Bandung: Alumni, 1981) hlm.12

11. ^ Chaniago, Arifinal Ekonomi dan Koperasi(Bandung : CV Rosda Bandung 1983) hlm. 29